Direktorat Bina Umrah & Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag RI) akan membentuk satuan tugas penanganan perkara penyelenggaraan umrah (Satgas Umrah).

Pembentukan satgas khusus itu ditandai menggunakan nota kesepahaman yang dibahas bersama lintas kementerian & forum, melibatkan Kementerian Perdagangan, Pariwisata, Luar Negeri, Hukum dan HAM, serta Kementerian Kominfo. Selain itu, ada juga pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

“Ada sejumlah dilema yang ada dalam Penyelenggaraan ibadah umrah pada Indonesia. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi berdasarkan para pihak buat pencegahan & penanganannya,” tegas Direktur Bina Umrah & Haji Khusus, Arfu Hatim.

Menurut Arfi, nota kesepahaman ini dibutuhkan demi menaikkan komitmen dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam menangani perkara umrah. Harapannya, penanganan kasus sanggup lebih terintegrasi dan sistematis sebagai akibatnya potensi perseteruan mampu diminimalisir.

Terkait perbedaan Satgas Umrah ini dengan Satgas Waspada Investasi (SWI), Arfi menjelaskan, “Nota kesepahaman ini bersifat khusus, dibuat buat lebih fokus pada penanganan masalah umrah murah di jakarta. Kalau SWI lebih umum, menyangkut beragam bentuk penghimpunan dana masyarakat & investasi.”

Melalui nota kesepahaman ini pula Kemenag RI berharap sanggup dilakukan deteksi dini terkait aktivitas investasi pada pengelolaan dana umrah yang dihimpun dari rakyat. Faktanya, pada antara duduk perkara yang timbul merupakan aktivitas Non PPIU yang melakukan penggalangan dana umrah