Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Travel Wisata halal & Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi berkata, proses rekam biometrik (perekaman sidik jari dan wajah) melalui VFS Tasheel menyulitkan jamaah dan travel umrah dan haji. Menurut dia, tempat kerja penyedia perekaman biometrik VFS Tasheel ketika ini belum tersedia di seluruh kota di Indonesia.

“Iya menyulitkan karena baru ada di beberapa kota. Jamaah perlu ketika dan biaya buat mampu mendatangi tempat VFS tadi,” ujar Syam
Ia juga mengatakan, pelayanan travel penyelenggara umrah dan haji sebagai bertambah. Syam menyebut, hal itu karena sebagian jamaah belum berdikari. Para jamaah masih perlu dipandu & diantar buat proses perekaman biometrik tersebut.

“Sementara banyak pada Indonesia itu jamaah belum mandiri. Mereka perlu dipandu, perlu diantar, ini akan jadi kesulitan terhadap travel,” istilah beliau.

Ia berharap, rekam biometrik dilakukan seperti biasa di Kantor Imigrasi yang terdapat di bandara keberangkatan masing-masing jamaah. Menurut dia, proses itu lebih memudahkan jamaah. Jadi, sebelum jamaah berangkat ke Arab Saudi, mereka sanggup pribadi rekam biometrik pada bandara.

“Jangan pada luar itu, contohnya pada kota mana berangkatnya berdasarkan kota mana. Itu jadi bikin capek. Padahal telah ada model pada ketika aplikasi haji, biometrik itu ditempatkan di bandara keberangkatan, itu memudahkan,” kata beliau.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Arab Saudi mengumumkan keseluruhan pengajuan visa ke negara ini harus menyertakan rekam biometrik. “Kedutaan Arab Saudi di Jakarta memberitahukan pada Anda mulai 14 Muharram 1440 H bertepatan dengan 24 September 2018 akan memberlakukan registrasi biometrik buat keperluan semua jenis layanan visa masuk ke Kerajaan Arab Saudi,” misalnya dikutip melalui akun resmi Twitter @KSAemnassyID.

Sementara, anggaran ini ditolak calon jamaah umrah & penyelenggara perjalanan umrah yg tergabung dalam Jamaah Umrah dan Masyarakat (Jumrat). Mereka menyambangi Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Jakarta dalam Rabu (3/10). Kedatangan mereka bertujuan mengungkapkan penolakan peraturan rekam biometrik sebagai prasyarat pengajuan visa umrah.

Rombongan demonstran ini menduga rekam biometrik belum mempunyai landasan hukum yang jelas. Belum terdapat pernyataan resmi baik dari Pemerintah Kerajaan Saudi juga Kedubes Saudi pada Indonesia yg ditujukan kepada Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU).

Penolakan pun timbul lantaran jamaah menganggap sangat memberatkan & membuat repot. Setiap jamaah harus melakukan rekam biometrik sebelum pengurusan visa. Tempat melakukan rekam biometrik rencananya hanya akan berada pada masing-masing bunda kota provinsi pada Indonesia.

“Bayangkan, bagaimana dengan jamaah yang domisilinya berada di wilayah yang terpencil & membutuhkan saat yang panjang untuk hingga ke ibu kota provinsi tempatnya tinggal? Tentu akan sangat memakan waktu & energi,” ujar Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah & Haji (Himpuh) Baluki Ahmad pada depan Kedubes Arab Saudi pada berita yg didapat Rabu (tiga/10).